..Penataan Ruang.. (UU No.26 thn.2007)

Ruang merupakan wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan dan ruang udara, termasuk ruang didalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya. (Pasal 1 UUPR)

Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang disusun secara nasional, regional dan lokal. Secara nasional disebut Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, yang dijabarkan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi, dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tersebut perlu dijabarkan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota (RTRWK).

Penyusunan dan pemberlakuan Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dimaksudkan untuk memperkuat norma penyelenggaraan penataan ruang yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang.

Dalam pemberlakuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992. Dengan penataan ruang diharapkan dapat terwujud ruang kehidupan yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan.

Tetapi hingga saat ini kondisi yang terciptamasih belum sesuai dengan harapan. Hal ini terlihat dari tantangan yang terjadi :

  • semakin meningkatnya permasalahan bencana banjir dan longsor
  • semakin meningkatnyakemacetan lalu lintas di kawasan perkotaan
  • belum terselesaikannya masalah permukimankumuh
  • semakin berkurangnya ruang publik dan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan
  • serta belum terpecahkannya masalah ketidakseimbangan perkembangan antarwilayah.

Berbagai permasalahan tersebut mencerminkan bahwa penerapan UU No. 24/1992 tentang
Penataan Ruang belum sepenuhnya efektif dalam menyelesaikan permasalahan yang ada,
terutama memberikan arahan kepada seluruh pemangku kepentingan dalam
penyelenggaraan penataan ruang guna mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif,
dan berkelanjutan.

Adanya berbagai ketentuan baru dalam UU penataan ruang memiliki implikasi terhadap berbagai aspek penyelenggaraan penataan ruang, yaitu dalam aspek kelembagaan, aspek hukum, aspek teknis, serta
aspek sosiologis.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 26 TAHUN 2007

TENTANG

PENATAAN RUANG

BAB I             : Mencangkup tentang ketentuan-ketentuan umum (pasal 1)

BAB II            : Mencangkup pada asas dan tujuan (Pasal 2 dan pasal 3)

BAB III          : Mencangkup klasifikasi penataan ruang (pasal 4, pasal 5, pasal 6)

BAB IV          : Mencangkup tugas dan wewenang

Bagian Kesatu , Tugas , terdiri dari Pasal 7

Bagian Kedua, Wewenang Pemerintah, terdiri dari Pasal 8

Bagian Ketiga, Wewenang Pemerintah Daerah Provinsi, terdiri dari Pasal 10

Bagian Keempat, Wewenang Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, terdiri dari Pasal 11

BAB V            : Mencangkup pengaturan dan pembinaan penataan (pasal 12 dan pasal 13)

BAB VI          : Mencangkup pelaksanaan penataan ruang

Bagian Kesatu, Perencanaan Tata Ruang,

Paragraf 1, Umum (Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18)

Paragraf 2, Perencanaan Tata Ruang Wilayah Nasional (Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 21)

Paragraf 3, Perencanaan Tata Ruang Wilayah Provinsi (Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24)

Paragraf 4, Perencanaan Tata Ruang Wilayah Kabupaten (Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 27)

Paragraf 5, Perencanaan Tata Ruang Wilayah Kota (Pasal 28,Pasal 29, Pasal 30 , dan Pasal  31)

Bagian Kelima, Penataan Ruang Kawasan Perdesaan

Paragraf 1, Umum (Pasal 48)

Paragraf`2, Perencanaan Tata Ruang Kawasan Perdesaan (Pasal 49 Pasal 50, dan Pasal 51)

Paragraf 3, Pemanfaatan Ruang Kawasan Perdesaan (Pasal 52)

Paragraf 4, Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Perdesaan (Pasal 53)

Paragraf 5, Kerja Sama Penataan Ruang Kawasan Perdesaan (Pasal 54)

BAB VII         : Mencangkup pengawasan penataan ruang (Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, dan Pasal 59)

BAB VIII       : Mencangkup hak, kewajiban, dan peran (Pasal 60 ,Pasal 61 ,Pasal 62  ,Pasal 63 ,Pasal 64 ,Pasal 65, danPasal 66)

BAB IX          : Mencangkup penyelesaian sengketa (Pasal 67)

BAB X            : Mencangkup penyidikan (Pasal 68)

BAB XI          : Mencangkup ketentuan pidana (Pasal 69, Pasal 70  ,Pasal 71  ,Pasal 72  ,Pasal 73,Pasal 74, dan Pasal 75)

BAB XII         : Mencangkup ketentuan peralihan (Pasal 76  dan Pasal 77)

BAB XIII       : Mencangkup ketentuan penutup (Pasal 78, Pasal 79 , dan Pasal 80 )

 

Pada Pasal 79

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

dan pada Pasal 80

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

Contoh kasus :

Medan, dengan minimnya ruang terbuaka hijau yang mengakibatkan tata ruang yang tidak tertata lagi. Karena, banyak berdirinya bangunan yang tidak mengacu kepada RUTR (rencana umum tata ruang) kota Medan.Seharusnya pembangunan bangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pemerintah provinsi, kabupaten/kota yang harus memiliki 30 persen luas wilayah, 20 persen ruang terbuka publik (untuk lingkungan, kecamatan, kota serta kota hutan) dan 10 persen ruang terbuka privat (hotel, plazah, pasar, supermarket, rumah sakit, dan perkantoran diatur dengan Amdal-nya. Sehingga tidak mudah terjadinya pencemaran lingkungan akibat populasi udara).

Faktanya di Medan, sebanyak 265 ribu hektar terdiri dari 21 kecamatan dan 151 kelurahan belum ada ruang terbuka hijau, baik ruang terbuka publik maupun ruang terbuka privat.

Padahal undang-undang No. 26 tahun 2007 tentang penataan ruang telah mengamatkan pengaturan berbagai wilayah di tiap provinsi, kabupaten dan kota.

Sementara analis tata ruang kota Medan, ruang terbuka hijau harus 30 persen dari luas wilayah. Namun hal ini sama sekali tidak teralisasi di Medan, karena ruang terbuka hijau hanya tinggal 5 persen dari lahan yang seharusnya tersedia.

Sebaiknya, Pemerintah kota  Medan harus segera merealisasikan ruang terbuka hijau sesegera mungkin, dengan menganggarkan dana dan daerah untuk memperluas ruang terbuka hijau. Karena jika hal ini tidak segera dilakukan, nantinya akan berdampak pada kesejahteraan kota.

 

sumber..

http://id.wikipedia.org/wiki/Tata_ruang

http://www.waspada.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=149124:95-rth-di-medan-punah&catid=77:fokusutama&Itemid=131

http://raff94.multiply.com/journal/item/3/UU_No_26_2007_tentang_Penataan_Ruang

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s