Kumpulan Peraturan yang Terkait dengan Pembangunan

Penyelenggaraan pembangunan adalah kegiatan pembangunan yang meliputi proses perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi, serta kegiatan pemanfaatan, pelestarian, dan pembongkaran.

Kegiatan pembangunan memiliki empat unsur pokok, yaitu manusia, kekayaan alam, modal, dan teknologi.

Sejalan dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, permasalahan dalam pembangunan menjadi semakin kompleks. Masalah pembangunan adalah masalah perubahan. Satu pendekatan atau cara untuk memahami permasalahan pembangunan (perubahan) adalah dengan berfikir sistemik. Contohnya seperti masalah adalah persoalan mekanisme/ikatan/pranata yang menjembatani antara fungsi satu dengan fungsi lainnya. Masalah ke-pranata-an ini menjadi penting karena beberapa hal akan menyebabkan turunnya kualitas fisik, turunnya kualitas estetika, dan turunnya kuantitas ruang dan materinya, atau bahkan dalam satu bangunan akan terjadi penurunan kuantitas dan kualitas bangunan tetapi biaya tetap atau menjadi berlebihan.

Dengan mengalami proses perubahan atau permasalahan dari yang sederhana sampai dengan yang rumit, proses perubahan tersebut mengalami perkembangan perubahan cara pandang, beberapa cara pandang tersebut adalah pertumbuhan (growth), perubahan strukutur (structural change), ketergantungan (dependency), pendekatan sistem (system approach), dan penguasaan teknologi (technology).

Ada beberapa syarat penyelenggaraan bangunan gedung yang tentunya harus dipahami dan diaplikasikan pada proses perencanaan fisik bangunan. Persyaratan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam persyaratan teknik bangunan meliputi persyaratan tata bangunan dan persyaratan keandalan bangunan (UU RI no. 28 tahun 2002 pasal 7 ayat 3). Persyaratan arsitektur bangunan gedung adalah salah satu dari tiga persyaratan tata bangunan yang dimaksud dalam pasal 7 ayat 3 ini (dua syarat lainnya adalah peruntukan dan intensitas bangunan gedung dan pengendalian dampak lingkungan). Persyaratan arsitektur bangunan gedung mencakup 3 syarat, yaitu penampilan bangunan gedung, tata ruang dalam bangunan, dan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan bangunan gedung dengan lingkungannya.

Bangunan gedung memiliki undang-undang, UU nomor 28 tahun 2002 tentang bangunan gedung yang mengatur segala hal tentang bangunan gedung dan persyaratan yang harus diperhatikan. Artinya peraturan tentang kepranataan untuk kegiatan konstruksi harus mengacu dari undang-undang tersebut. Ada paying hukum atas keputusan presiden berkitan tentang tata cara pengadaan barang dan jasa milik pemerintah.

Pranata yang telah disahkan menjadi produk hukum merupakan satu kebijakan publik.

Kebijakan publik merupakan pola ketergantungan yang kompleks dari pilihan-pilihan kolekstif yang saling ketergantungan, termasuk keputusan-keputusan untuk bertindak atau tidak bertindak, yang dibuat oleh badan atau kantor pemerintahan.

Salah satu elemen kebijakan adalah peraturan perundang-undangan sebagai suatu kerangka legal formal yang memberikan arah bagi rencana tindak operasional bagi pihak-pihak terkait yang diatur oleh kebijakan tersebut. Peraturan perundang-undangan merupakan kesatuan perangkat hukum antara peraturan yang satu dengan peraturan lainnya memiliki hubungan keterikatan.

Berdasarkan Ketetapan MPR No. III/MPR/2000 tentang Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan, maka hiraki dari peraturan di Indonesia adalah :
1. Undang Undang Dasar 1945 (UUD 1945)
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
3. Undang-Undang (UU)
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu)
5. Peraturan Pemerintah (PP)
6. Keputusan Presiden (Keppres)
7. Peraturan Daerah (Perda)

Elemen pelaksana lainnya dari Keputusan Presiden adalah Peraturan/Keputusan Menteri sebagai arahan bagi pelaksanaan kewenangan bidang pemerintahan tertentu yang kedudukannya secara hirarki langsung dibawah Keputusan Presiden. Peraturan Daerah hendaknya juga mengacu kepada Peraturan/Keputusan Menteri sehingga arah pembangunan di daerah-daerah dapat berlangsung secara terintegrasi.

Keppres no. 16 tahun 1994, no. 18 tahun 2000, dan no. 80 tahun 2003 adalah Keputusan Presiden yang mengatur tentang tata cara pengadaan barang dan jasa dengan pembiayaan dari pemerintah. Keppres tersebut merupakan peraturan operasional yang mengacu pada peraturan yang diatasnya. Masing-masing memiliki latar belakang yang berbeda, Keppres no. 80 tahun 2003 lebih dominant pada persoalan keuangan Negara.

Ada 5 tahapan untuk memahami proses kebijakan publik itu agar dapat berjalan sesuai dengan tujuannya, adalah

  1. tahap agenda permasalahan
  2. tahap formulasi kebijakan
  3. tahap adopsi
  4. tahap implementasi,
  5. tahap evaluasi

Pada kenyataannya, yang terjadi antara kebijakan yang dikeluarkan dengan hasil yang akan diharapkan terdapat penyimpangan, penyalahgunaan, dan inkonsistensi.

Maka dari itu haruslah digunakan beberapa pendekatan untuk mengetahui penyimpangan yang terjadi, pendekatan itu oleh Simon (1960) digambarkan dalam model empat tahap, yaitu : intelegence, design, choice, and implementation.

Dibutuhkan metoda pengambilan keputusan yang tepat untuk mengatasi akar masalah yang terjadi. Dengan pengambilan keputusan yang tepat dapat meminimalkan penyimpangan tersebut. Metoda ini ialah, metoda pareto optimasi, metoda alternatif optimal, metoda bargaining nash, dan metoda additif utility. Pareto optimasi dan alternatif optimal lebih menekankan pada aspek maksimal sumber daya, sedangkan bargaining nash dan addity utility lebih menekankan pada aspek kegiatan tawar-menawar dan solusi kebaikan bagi semua pihak.

BERIKUT ADALAH KUMPULAN PERATURAN-PERATURAN YANG TERKAIT DENGAN PEMBANGUNAN, PERUMAHAN, DAN PEMUKIMAN

PEMBANGUNAN

*Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 1999 tentang Kawasan Siap Bangun dan Lingkungan Siap Bangun yang Berdiri Sendiri

*Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung

*Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung

*Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2008 tentang Pedoman Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung

*Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara

*Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2007 tentang Pedoman Tim Ahli Bangunan Gedung

*Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 25/PRT/M/2007 tentang Pedoman Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung

*Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung

*Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 06/PRT/M/2007 tentang Pedoman Umum Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan

*Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan

*Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung

*Direktorat Jenderal Cipta Karya – Departemen Pekerjaan Umum, 2006, Pedoman Teknis Rumah dan Bangunan Gedung Tahan Gempa: Dilengkapi dengan Metode dan Cara Perbaikan Konstruksi

 

PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN

*Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman

*Keputusan Presiden No. 63 Tahun 2003 tentang Badan Kebijaksanaan dan Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Permukiman Nasional

*Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 19/PRT/M/2006 tentang Pedoman Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Bumi Di Wilayah Provinsi D.I. Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah

*Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 403/KPTS/M/2002 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Rumah Sederhana Sehat (Rs Sehat)

*Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 217/KPTS/M/2002 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Perumahan dan Permukiman (KSNPP)

*Keputusan Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Nomor 44/KP3K/XII/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Rumah Ramah Bencana di Wilayah Pesisir

*Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21/PRT/M/2006 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan (KSNP-SPP)

 

sumber ..

http://budisud.blogspot.com/2008/04/pranata-pembangunan-bidang-arsitektur.html

http://planologiesaunggul.blogspot.com/2010/09/kumpulan-sni-dan-regulasi-mengenai.html

One thought on “Kumpulan Peraturan yang Terkait dengan Pembangunan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s